BPK RI Gelar Dialog Terbuka Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa

Kamis, Maret 09, 2017
Pringsewu (SNC): Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama Pemerintah Kabupaten Pringsewu menggelar Dialog Terbuka di aula Hotel Balong Kuring, kamis (09/3/2017)

Gelaran acara tersebut di hadiri oleh ketua BPK RI, H.Harry Azhar Azis serta jajaranya, anggota komisi XI DPR RI Ir.Isma Yatun, Pj Bupati Kabupaten Pringsewu,Yudha Setiawan, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Bambang Pamungkas, asisten I bidang pemerintahan kabupaten Pringsewu H.Zuhairi Abdullah, dan kepala Desa serta seluruh satuan kerja di wilayah pemerintahan Kabupaten Pringsewu.

Dialog Terbuka yang disambut antusias oleh seluruh para peserta ini ketua BPK H.Harry Azhar Azis,menyampaikan, tentang lahirnya UU No 6 Tahun 2014. Ia juga menjelaskan tentang sumber dana dan peruntukan dana desa.

"Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang di peruntukan bagi desa,yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota, ini di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi transfer daerah dan dana desa tahun 2017 ini mengalami peningkatan di bandingkan tahun 2016" jelasnya H.Harry Azhar Azis.

Besaran dana desa sesuai Road Map Dana Desa 2015 - 2019 di tentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah, serta dilaksanakan secara bertahap yaitu tahun anggaran 2015 sebesar Rp 20,7 trilyun, tahun anggaran 2016 sebesar Rp 46,9 trilyun, dan tahun anggaran 2017 Rp 60,00 trilyun.

BPK sendiri memiliki tugas memeriksa seluruh kekayaan Negara sesuai dengan pasal 2 UU Nomor 17 tahun 2003, Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada DPR,DPD, dan DPRD, menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Presiden, Gubernur, Bupati,dan  Walikota.

"Memeriksa APBN, APBD,BUMN dan BUMD dan ke uangan yang di kelola oleh pemerintah desa masuk juga dalam lingkup keuangan negara/daerah yang juga merupakan objek pemeriksaan BPK RI ," katanya. 

Secara prinsip, lanjutnya pasal 100 PP 43 tahun 2014 menegaskan bahwa pengaturan belanja desa sebagaimana yang akan di tetapkan. Dalam APB Desa dapat di perguanakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sedangkan 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan pernagkat desa, operasional desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif RT dan RW

" Kami berharap dengan perbaikan regulasi pemerintah terkait pengelolaan dana desa, pemerintah desa dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang menjadi tanggung jawabnya." tukas dia.

"Untuk pemerintah Daerah, kami berharap  berharap agar selalu aktif melakukan pemantauan dan evaluasi aatas pengalokasian, penyaluran,dan penggunaan dana desa sebagai mana di amanatkan oleh peraturan perundang unadangan" tutupnya.(Nurul Ihwan)

Bagikan Berita Melalui

Baca Juga