DPD RI Harap Hakim Sidang JTTS Lamteng Harus Profesional

Selasa, Maret 21, 2017
Lampung Tengah (SNC) : Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Lampung Anang Prihantoro meminta kepada hakim Pengadilan Negeri (PN) Gunungsugih yang menangani gugatan pemebebasan lahan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) tiga kampung di Lamteng harus professional.

Anggota DPD RI Komisi II yang membidangi infrastruktur ini menyangkan adanya ganti rugi yang ditetapkan tim pembebasan lahan JTTS (appraisal) yang berada di Kampung Gunungsugih, Gunungsari dan Seputihjaya ini dianggap tidak sesaui dengan harga pasar tanah diwilayah tersebut.
Untuk itu, pihaknya mendukung masyarakat yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Gunungsugih beberapa waktu lalu. Ia berharap kepada masyarakat untuk tidak membuat kegaduhan saat berjalanya sidang.
“Saya sangat prihatin dengan cara appraisal menentukan harga ganti rugi tanah ditiga kampung itu. Kalau masyarakat melakukan gugatan ya harus kita kawal, karena ini langsung berhadapan dengan masyarakat. Kalau ganti rugi tidak sesuai gimana mereka mau cari tanah lagi. Saya harap hakim professional dan belajar dari sidang gugatan JTTS di Kelurahan Bandarjaya Timur lalu,” kata Mas Anang sapaan akrabnya, usai acara sosialisasi di Kampung Sendangasih, (20/3/2017.

Ia menambahkan, dalam proses ganti rugi pada pembebasan lahan JTTS di Lampung Tengah banyak menuai persoalan, hal ini terjadi karena tim appraisal diduga asal-asalan dalam menentukan harga ganti rugi tanah.

“Seharusnya dari awal tim appraisal dalam menentukan tanah itu harus melakukan survai lokasi yang didampingi kepala kampung atau aparat desa. Setelah itu harus melakukan musyarawah dengan warga untuk membahas harganya, bukan malah ujuk-ujuk (tiba-tiba) menetapkan harga sendiri. Ini tim appraisal sudah bekerja tidak sesaui ketentuanya, harusnya mereka (appraisal) bekerja dengan professional jangan rugikan masyarakat,” kata dia.

Sebelumnya, kuasa hukum warga dari tiga kampung yakni Gunungsugih, Gunungsari dan Seputihjaya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Gunungsugih terkait ganti rugi lahan JTTS yang dianggap tidak sesuai dengan harga tanah diwilayah setempat.

Kuasa hukum warga Yunus, mengatakan bahwa gugatan tersebut ditunujukan kepada tim pembebasan lahan yakni BPN dan Appraisal. Karena tim pembebasan lahan JTTS telah merugikan warga dengan ditetapkanya harga yang tidak sesuai.


Sementara pihak pengadilan Negeri Gunungsugih akan mengagendakan sidang gugatan pembebasan lahan JTTS dengan ketentuan kelengkapan berkas dari pihak penggugat sudah dilengkapi sepenuhnya. (ktr)

Bagikan Berita Melalui

Baca Juga