DPRD Lamteng Dorong Warga Sukajaya Usut Pemalsuan Sertifikat

Selasa, Maret 28, 2017
Lampung Tengah (SNC) : Terkait dugaan penipuan dan pemalsuan program layanan rakyat untuk sertifikat tanah (Larasita), Komisi I DPRD Lamteng siap membantu warga untuk mendorong pihak kepolisian segera memproses laporan warga Sukajaya  soal pemalsuan dan penipuan tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Lamteng  Rusliyanto, Senin (27/3/2017) kemarin mengatakan, pihaknya siap mendorong dan membantu masyarakat Sukajaya Kecamatan Anak Tuha perihal laporan dugaan penipuan dan pemalsuan sertifikat hasil program larasita beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pihaknya siap menerima pengaduan dan keluhan masyarakat Sukajaya. Masyarakat disilakan datang langsung ke gedung dewan dan bertemu Komisi I.
Rusli menambahkan pihaknya siap mendorong kepolisian untuk segera memproses laporan warga.

"Kalau masyarakat mengadu pasti kami tindaklanjuti. Kami siap mendorong aparat kepolisian, dasarnya ya pengaduan masyarakat itu," kata dia.

Sebelumnya, Kapolres Lampung Tengah AKBP Dono Sembodo usai menerima kunjungan Kapolda Lampung beberapa waktu lalu mengatakan belum tahu persis persoalan sertifikat aspal di Kampung Sukajaya, Anak Ratuaji. Tetapi ia memastikan seluruh laporan warga akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Menurut Kapolres, persoalan tanah lebih rumit dan kadang-kadang membutuhkan waktu lebih lama karena prosesnya melibatkan berbagai pihak dan instansi pemerintah, seperti aparatur kampung, kecamatan dan BPN.

"Saya belum mendapat laporan. Akan saya cek dan pastikan semua ditangani sesuai prosedur," kata Kapolres.

Diketahui, sejumlah warga Sukajaya melapor ke Polres Lamteng pada 4 Mei 2015 lalu atas perkara dugaan pemalsuan sertifikat tanah. Laporan bernomor STPL6/434-B/V/2015/POLDA LAMPUNG/RES LAMTENG  itu kemudian ditindaklanjuti Polres Lamteng dengan mengirim surat kepada pelapor, Mulyono, bernomor B/81/V/2015/Reskrim perihal pemberitahuan perkembangan hasil laporan (SP2HP) pada 11 Mei 2015. Pada SP2HP dijelaskan bahwa perkara yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan dan atau pemalsuan sebagaimana dimaksud pasal 378 dan atau 263 KUHP itu tengah dalam proses penyelidikan.

Menurut pelapor, Mulyono, ia hanya mendapat kabar bahwa laporannya sedang diproses. Menurut Mulyono beberapa waktu lalu, ia berharap segera ada kejelasan perihal dugaan penipuan kepada 80an warga Sukajaya Anak Ratuaji Lamteng, termasuk dirinya.

"Laporan itu sudah lama, katanya masih proses. Sekarang justru saya didesak oleh beberapa pihak untuk mencabut laporan," kata dia.


Telah diberitakan bahwa 80an warga Sukajaya mengikuti program layanan rakyat untuk sertifikat tanah (larasita). Warga dikenai biaya rata-rata Rp2 juta per bidang, tergantung luasnya lahan. Setelah sertifikat jadi, diketahui sertifikat itu aspal. Warga melapor ke polisi karena merasa menjadi korban penipuan. (ktr)

Bagikan Berita Melalui

Baca Juga