Jokowi Minta Maaf Soal Kekosongan Blangko

Minggu, Maret 12, 2017

JAKARTA (SNC) : Terkait proses dugaan kasus korupsi e-KTP, Presiden Jokowi meminta maaf kepada semua rakyat Indosia terkait kekosongan blangko dipusat. kaena Saat ini, kata Jokowi, ada 32 orang dari Kementerian Dalam Negeri yang diperiksa KPK berkali-kali.

"Jadi kalau ada kekurangan blangko, masalah hambatan itu imbas dari problem e-KTP. Jadi kita mohon maaf kalau masih ada problem seperti itu," ujar Jokowi seperti yang dilansir liputan6.com, Sabtu 11 Maret 2017.

"Karena memang mestinya peralatannya kan crek rampung, crek rampung. Habisnya Rp 6 triliun, jadinya hanya KTP yang dulunya kertas sekarang plastik hanya itu saja. Sistemnya belum benar," ujar Jokowi.

Terkait proses hukum yang saat ini masih berlangsung dan telah memasuki masa persidangan, Jokowi yakin KPK sebagai pihak yang menangani kasus tersebut, dapat bertindak adil.

"Jadi saya ingin ini diproses yang benar dan saya yakin KPK bertindak profesional terhadap kasus ini," kata dia.

Mengenai adanya penyebutan sejumlah nama, seperti nama Menkumham Yasonna Laoly, yang diduga ikut menerima aliran dana kasus e-KTP, Jokowi enggan menjawabnya. Ia mengaku sepenuhnya menyerahkan proses hukum ditangan KPK.

"Azas praduga tak bersalah. Sudah, serahkan ke KPK," ucap Presiden Jokowi.
Yasonna telah membantah ikut menikmati aliran dana korupsi e-KTP.

"Sebagai partai oposisi kita tidak ikut cawe-cawe soal e-KTP. Dalam pembahasan program dan anggaran, Fraksi PDI Perjuangan sangat kritis," kata Yasonna kepada Liputan6.com, Kamis 9 Maret 2017.

Oleh sebab itu, Yasonna menegaskan pihaknya tidak terlibat sama sekali dalam bagi-bagi fulus proyek (kasus e-KTP) yang menghabiskan hampir Rp 6 triliun atau Rp 5,9 triliun.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun menyebut dugaan kasus korupsi e-KTP ini termasuk besar. Karena, kata dia, kerugian hingga lebih dari Rp 2 triliun.

"Saya lihat dari nilai proyek ini termasuk besar. Boleh dibilang paling besar karena kerugian negara sampai Rp 2,3 triliun," ucap Tama dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu 11 Maret 2017.

Selain itu, lanjutnya, kasus e-KTP ini melibatkan 2 bangunan besar. Keduanya adalah lembaga eksekutif dan legislatif.

"Kalau dengan kaitan kasus e-KTP ada dua bangunan besar yaitu lembaga eksekutif dan legislatif. Nah kita masih menunggu apa yang dibuktikan oleh KPK," ucap dia.(net/SNC)

artikel asli > 

Bagikan Berita Melalui

Baca Juga