Bukan Negara Sekuler, Indonesia Negara Dilandasi Agama

Sabtu, Mei 06, 2017
Provinsi Lampung (SNC): Indonesia bukanlah negara sekuler. Indonesia merupakan negara yang dilandasi keyakinan dengan nilai-nilai keagamaan.

Penegasan ini disampaikan Gubernur Provinsi Lampung, M. Ridho Ficardo di Hotel Nusantara, Bandar Lampung, pasca membuka Rapat Koordinasi Daerah Majelis Ulama Indonesia Se-Sumbagsel. Jumat (05/05/2017) malam.

Gubernur mengatakan negara berlandaskan agama ini telah tercermin dalam sila pertama. Dimana tertulis jelas "Ketuhanan Yang Maha Esa".

"Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu nilai-nilai Islam menjadi nilai-nilai yang ada di masyarakat menjadikan nilai Rahmatan Lil Alamin bagi Bangsa Indonesia." Ujar Ridho Ficardo

Ridho berharap MUI dapat terus memunculkan program membangun kualitas umat muslim di wilayah Sumbagsel, khususnya Lampung.

"Program-program yang ada saat ini seperti bantuan dan pembangunanan ponpes dan masjid itu sifatnya charity atau pemberian, harapan saya ada program yang bisa menstimulan untuk meningkatkan kualitas umat." Jelas Ridho.

Ridho Ficardo juga berharap, Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan MUI. "Saat ini kami sedang berusaha membangun bandara Internasional sebagai emabarkasi haji penuh dan merevitalisasi Islami Center. Harapan saya MUI juga memiliki program-program yang dapat sejalan untuk menyejahterakan umat." Lanjut Ridho.

Sementara itu Korwil MUI Sumbagsel DR.Ir Lukmanul Hakim M.Si menyatakan bahwa Rakorda Sumbagsel ini memiliki tema yang strategis, yaitu ekonomi. Kongres tersebut mengusung tema arus baru ekonomi Indonesia, yaitu sistem ekonomi syariah dalam bingkai kebangsaan.

"Soal ekonomi menjadi fokus utama MUI saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang mengalami peningkatan yang pesat. Tapi di balik itu Indonesia terendah dalam kesenjangan ekonomi. Untuk itu harapannya kita dapat memperkecil kesenjangan dan melakukan percepatan-percepatan ekonomi." Jelasnya.

Pihaknya khawatir jika kesenjangan ekonomi yang tinggi ini terus berlanjut akan terjadi konflik-konflik horizontal yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin Indonesia bersatu.

"Kalau sudah begini yang menjadi korban adalah umat. Salah satu yang dapat menjadi bibit konflik adalah reformasi agraria, sertifikasi tanah harus diperhatikan, agar masjid-masjid memiliki sertifikat. Banyak masjid yg dibongkar karena tidak memiliki sertifikat, dan mau tidak mau kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Indonesia adalah negara hukum, dan kita harus hormati itu." papar Lukmanul

Mengakhiri sambutannya Lukmanul menyatakan, Rakorda berfungsi untuk memberikan masukan, saran dan kritik yang membangun. Sehingga pemerintah dapat menyejahterakan umat.

"Saat ini Provinsi Lampung sudah sangat bagus. Indeks pertumbuhan ekonominya 5,16%, di atas Indonesia dan Vietnam. Apalagi kalau Pak Gubernur bisa sertifikasi masjid-masjid di Lampung. Insya Allah salam "L" nya berlanjut." Kata Lukmanul. (Rls)


Bagikan Berita Melalui

Baca Juga