Tiga Diantara Indeks Demokrasi, Provinsi Lampung Berkategori Baik

Kamis, September 14, 2017
Provinsi Lampung (SNC): Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat tiga dari sembilan indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016, Provinsi Lampung berkategori baik dengan skor diatas 80. 

Skor aspek kebebasan sipil di Lampung mencapai 100 persen, hak politik mencapai 96,79 persen,  kemudian indikator pada aspek lembaga demokrasi salah satunya keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu mencapai 100.

"IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi, dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketika aspek yang diukur," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Yeane Irmaningrum, saat menyampaikan Berita Resmi Statistik mengenai IDI 2016, di Kantor BPS Provinsi Lampung, Kamis (14/9/2017).

Menurut Yeane, IDI memberi gambaran perkembangan demokrasi di masing-masing provinsi seluruh Indonesia. Metodelogi penghitungan IDI menggunakan empat sumber data yaitu review surat kabar lokal, review dokumen (perda, pergub), focus group discussion (FGD), dan wawancara mendalam.

"Pertama melalui pengumpulan surat kabar dan review dokumen mengenai fakta-fakta di lapangan. Setelah mengumpulkan fakta itu, kami mengundang seluruh stakeholder melakukan FGD sperti Bappeda, LSM, dan partai politik. Hasil yang tadinya tidak terungkap menjadi terungkap. Terakhir , wawancara mendalam yang pada akhirnya disampaikan tim para pakar pusat," ujar Yeane.

Pembangunan IDI, kata Yeane, memerlukan data emprik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifikasi dan akurat. Untuk itu, sejak 2009, dalam memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia, BPS bersama stakeholder lain seperti Kementeria Polhukham, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri. 

BPS juga didukung tim ahli yaitu Maswadi Rauf (Universitas Indonesia), Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Syarif Hidayat (LIPI), Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) untuk merumuskan pengukuran IDI. 

"Dari pakar itu, mereka mereview untuk akhirnya hasil tersebut merupakan dari keseluruhan indikator. Jadi, prosesnya memang cukup panjang," kata Yeane. (red/rl)

Bagikan Berita Melalui

Baca Juga