Penerapan Kades Wajib Lapor Harta Kekayaan Tunggu Teknis

Rabu, Januari 03, 2018
Pesawaran (SNC): Menyikapi intruksi pemerintah pusat yang meminta Kepala Desa (Kades)  dapat melaporkan harta kekayaannya, Pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran siap menjalankan intruksi tersebut

" Surat edarannya sudah ada, tapi kami masih menunggu sosialisasi mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) nya," ungkap Bupati Pesawaran,  Dendi Ramadhona,  Rabu (3/12/2017)

Menurut Bupati,  secara umum memang Kepala Desa harus bisa melaporkan LHKPN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari Dana Desa (DD)

"Kita memang tengah menunggu Juknisnya, dan kalau perlu nanti kita akan jemput bola ke pusat agar bisa menjalankan edaran tersebut," katanya.

Dendi menjelaskan laporan LHKPN memang dirasa perlu diterapkan guna menciptakan transparansi terkait penggunaan setiap  anggaran yang dikelola oleh KPA

Terlebih menciptakan pemerintahan yang bersih, pengelola anggaran harus transparan, serta perlu adanya pengawasan dan pemantauan yang ketat guna meminimalisir kecurangan yang dapat dilakukan dalam hal pengelolaan anggaran

"Maka dari itu laporan LHKPN perlu dilakukan agar seluruh perkembangan kekayaan dari para pengguna anggaran dapat terus diawasi," timpalnya

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Pesawaran Chabrasman menuturkan bahwa, pihaknya siap jika Inspektorat diminta untuk mengakomodir laporan LHKPN para Kepala Desa. "Kalau kami siap selama itu sesuai regulasi yang berlaku," tuturnya. 

Dijelaskannya, saat ini pihaknya memang tengah menangani proses pelaporan LHKPN untuk para pejabat ASN dilingkungan Pemkab Pesawaran. "Saat ini memang kami telah ikut membantu kepengurusan LHKPN, tapi sekarang kami dibagi dua tim, yang pertama BKPSDM yang mendata untuk eselon II dan Inspektorat untuk eselon III dan IV," jelasnya. (ktr/za)

Bagikan Berita Melalui

Baca Juga