DPRD Pesawaran Pinta BPK RI Audit Dana Bantuan Guru

Selasa, Maret 20, 2018
Pesawaran (SNC) : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Pesawaran mengancam akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) mengaudit dana bantuan guru di Pesawaran jika sistem penyaluran bantuan menggunakan jalur manual

Hal ini ditegaskan oleh anggota Fraksi PDIP,  Hipni Idris, Selasa (20/3/2018). Hipni menilai jalur rekening merupakan perintah peraturan keuangan (Perka), dan harus dilaksanakan untuk antisipasi ternjadinya penyimpangan

 "Kalau masih dilaksanakan (jalur tunai) kami akan meminta BPK RI untuk mengaudit dana bantuan itu. Bukan kecil dana itu,  9.6 milyar.  Itu ranahnya KPK itu jangan main main," ungkap Hipni

Menurutnya, sebagai pelaksana pemerintahan sudah sewajibnya menjalankan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku.  Apalagi sebutnya ini dilakukan untuk antisipasi ternjadinya penyimpangan, yang memang telah terjadi terhadap dana bantuan

Hipni juga menilai, alasan Disdik tidak dapat menyalurkan bantuan sistem rekening tidak dapat dibenarkan sepenuhnya, sebab ia yakin jika Disdik belum melaksanakan tahapan tahapan sebagaimana penyaluran yang mestinya dilaksanakan 


"Saya yakin itu, seharusnya mereka mengumumkan, memberitahukan kepada deluruh guru ke kepala sekolah soal penyaluran bantuan pakai rekening.  ini kan belum. Kalau sudah baru dilihat menerima apa menolak gunakan rekening, nah baru dinaikan, dan kita carikan jalan keluarnya," terangnya.  (aji) 


Bagikan Berita Melalui

Baca Juga