Kewenangan Laut Pindah Ke Provinsi, Pemprov Lakukan Sosialilasi RZWP3K

Selasa, Mei 08, 2018
Provinsi Lampung (SNC): Menyikapi kewenangan pengelolaan wilayah laut,  pesisir dan pulau -pulau pindah ke Provinsi.  Pemerintah Provinsi Lampung saat ini mulai melakukan sosialisasi Perda RZWP3K di Hotel Horison Bandar Lampung, Selasa (8/5/2018).

 Dengan sosialiasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pencerahan terkait dengan aktivitas pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Lampung. Dimana Sejak terbitnya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 kewenangan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, maka 0-4 mil yang awalnya di Kabupaten/Kota beralih menjadi kewenangan Provinsi hingga menjadi 0-12 mil

" Saat ini Kewajiban Kabupaten/Kota menyusun Renstra Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K), Rencana Zonasi WP3K, Rencana Pengelolaan WP3K, dan Rencana Aksi WP3K.  " ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung Hery Suliyanto

Hery menuturkan dengan telah adanya Perda RZWP3K, hal tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

Perda RZWP3K, lanjut Hery, juga sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian pengelolaan WP3K di Provinsi Lampung, alat pengendali dalam pemanfaatan ruang laut, dan menjaga ekosistem perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

 "Perda RZWP3K juga sebagai rujukan pemanfaatan ruang laut (kepastian berusaha) serta Instrumen perlindungan kepentingan umum dan masyarakat. Melalui Sosialisasi ini, semoga dapat membuka pemahaman kita dalam memanfaatkan ruang laut di Provinsi Lampung," katanya.

Sementara itu,  Direktur Perencanaan Ruang Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Suharyanto mengatakan diadakannya sosialisasi Perda RZWP3K tersebut baik kepada Pemerintah maupun masyarakat, agar aktivitas 0-12 mil tersebut dapat mengacu kepada alokasi-alokasi ruang yang telah diatur dalam zonasi tersebut.

Ia menyebutkan dalam ruang laut 0-12 mil yang dimiliki oleh Provinsi Lampung, terdapat berbagai macam sumberdaya alam dilaut yang meliputi sumberdaya hayati dan non hayati, jasa kelautan dan juga energi.

 "Dalam zonasi itu intinya yakni kawasan mana yang harus kita lindungi karena menyimpan sumber-sumber kehidupan untuk masa depan kita. Kemudian, kawasan mana saja yang bisa dimanfaatkan untuk publik, seperti perikanan, wisata bahari, serta pertambangan dan bagaimana melindungi dan memperjelas alur dalam ruang laut," ujarnya.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Sri Purwaningsih memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah mampu menyelesaikan Perda RZWP3K . 

"Kita berharap mudah-mudahan Perda ini benar-benar bisa dimamfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Daerah dalam membangun daerahnya dan juga oleh seluruh warga masyarakat dan pelaku usaha," katanya.

Ia menambahkan bahwa Perda tersebut menekankan terhadap penetapan ruang-ruang zonasi sehingga tidak terjadinya konflik interest (kepentingan). "Jika lokasi itu telah ditetap untuk katakanlah budidaya rumput laut, maka untuk kepentingan yang lainnya tidak bisa masuk kedalamnya, jadi ada kepastian hukumnya dalam sebuah zonasi itu," tandasnya.(rl/HmsProv)

Bagikan Berita Melalui

Baca Juga