Paripurna KUPA-PPAS Perubahan Batal, Penyebabnya tak Realistis

Rabu, September 05, 2018
Pesawaran (SNC): Agenda Paripurna tentang penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018 gagal dilaksankan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat membatalkan agenda yang telah disepakati tersebut. DPRD terpaksa membatalkan agenda itu lantaran terjadi perbedaan pendapat antara eksekutif dan DPRD, terkait Dana Bagi Hasil Provinsi (DBHP) yang dinilai DPRD tidak realistis

Wakil Ketua I DPRD Pesawaran, Rifanzi Chandras Varas Rachmad mengatakan bahwa pihaknya menginginkan anggaran yang diajukan oleh eksekutif benar-benar realistis dan tidak terlalu berharap dengan dana yang belum pasti

"Pihak eksekutif minta DBHP itu sesuai dengan asumsi, namun hal itu tidak dapat diterima oleh kami. Jadi jalan tengahnya yakni eksekutif harus memberi keyakinan kepada kami dengan meminta secara resmi ke provinsi yang menyatakan bahwa dana bagi hasil itu sesuai dengan apa yang diasumsikan."kata Rifanzi, Rabu (5/09/2018)

Rifanzi berujar bahwa pihaknya tidak ingin menanggung resiko bersama dengan Pemkab jika DBHP yang tidak pasti itu tidak dapat terealisasi. Pihaknya tidak ingin memaksakan paripurna dilakukan jika akhirnya nanti muncul masalah baru

“Karena adanya penambahan itu kami tidak setuju dan tidak yakin dengan apa yang sudah dianggarkan bisa masuk, apalagi ini penambahan," kata dia.

Pihaknya meminta Pemkab dapat memberikan surat dari pihak provinsi soal DBHP. Ini dinilai penting guna memberikan keyakinan kepada DPRD bahwa nanti tidak akan memunculkan masalah baru

"Ya kita nunggu aja kalau memang tidak ada jaminan. Karena sebenarnya di perubahan juga kan tidak wajib, karena APBN saja tidak ada perubahan. Kalau memang ada surat itu kita jalan, kalau memang ada program-progran di luar dari itu ya kita minta yang realistis saja," ujar Rifanzi. (Aji)

Bagikan Berita Melalui

Baca Juga