Praktek Haram Gratifikasi di Pemerintahan, Mulai dari Uang Lelah Hingga Biaya Kopi

Kamis, Oktober 04, 2018
Pesawaran (SNC):  Sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkup Kabupaten Pesawaran, Jumat (4/10/18),  Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesawaran, Kusuma Dewangsa, mengungkap terkait beberapa istilah yang biasa digunakan para pelaku untuk menjalankan praktek gratifikasi

Menurut Kesuma istilah-istilah tersebut  cukup lumrah terjadi dan tidak asing ditelinga,  terutama di instansi pemerintahan,

Bahasa istilah ini kerap digunakan sebagai alasan melancarkan tujuan agar selanjutnya tidak ada hambatan

"Seperti uang ucapan terimakasih, uang lelah, hingga biaya kopi. Tapi sayangnya prakteknya ini seringkali ditemukan upaya pembenaran terhadap penerimaan gratifikasi dengan istilah seperti ini," kata Kusuma Dewangsa,

Praktek haram ini menurut dia terus berkembang seiring munculnya pemikiran tidak boleh menolak rejeki. Dan parahnya ini hampir menjadi kebiasaan sehari-hari, terutama yang bersentuhan dengan pelayanan publik di masyarakat.


"Seperti pada data Global Corruption Barometer (GCB) Tahun 2013 yang dirilis Transparency International, bahwa untuk mendapatkan pelayanan publik 71% responden mengatakan mengeluarkan uang pelicin agar dapat mengakses pelayanan publik," kata dia


Empat latar belakang utama pembayaran uang pelicin tersebut adalah satu-satunya cara mendapatkan pelayanan, mempercepat pengurusan, mendapatkan pelayanan lebih murah, hingga sebagai hadiah atau ucapan terima kasih kepada penerima gratifikasi

"Hal ini terjadi hampir disemua ruang gerak pelaku swasta yang bersinggungan dengan tugas dan fungsi institusi pemerintah. Biaya tambahan seperti ini tentu saja berimplikasi pada harga sebuah produk hingga sampai di tangan konsumen. Dengan kata lain, masyarakatlah sebagai konsumen akhir yang menanggung biaya gelapnya, " lanjutnya

Ia berharap praktek yang dianggap pembenaran itu dapat dicegah bahkan dilaporkan kepada penegak humum jika terjadi

"Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat resiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana," himbau Kesuma.  (Kie)

Bagikan Berita Melalui

Baca Juga