Nasir Ingatkan Dinkes Kelola DAK tidak ganggu APBD

Selasa, November 13, 2018
Pesawaran (SNC) : Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, M. Nasir menyarankan Dinas Kesehatan (Dinkes) berhati-hati dalam pengelolaan Dana DAK puskesmas agar tidak timbul persoalan 

Dinkes diminta melakukan perencanaan  dengan tepat sehingga penggunaan DAK yang bernilai Rp.800 juta nantinya tidak tumpang tindih dengan dengan APBD.

"Anggaran sebesar Rp.800 juta tiap puskesmas ini apa saja, harapan saya benar-benar diawasi. Jangan sampai tumpang tindih nantinya dengan anggaran APBD," kata Ketua DPRD Pesawaran M.Nasir saat melaksanakan pembahasan anggaran bersama TAPD, (13/11/ 2018).

Nasir menjelaskan, Dinas Kesehatan harus benar-benar melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran itu

 Baik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jampersal maupun Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersumber dari DAK non fisik sekitar Rp9,9 miliar yang diperuntukan bagi 13 Puskesmas di Pesawaran.

"Dana sebesar itu untuk apa saja, tolong dijelaskan secara rinci," terang Nasir

Kepala Dinas kesehatan Harun Tri Djoko menjelaskan anggaran Rp.9,9 miliar bersumber dari DAK non fisik untuk tahun anggaran 2019 mendatang itu diantaranya untuk jaminan persalinan pasien yang tidak ada kartu BPJS diambil dari Jampersal. 

Selain itu Bidan yang melayani warga kurang mampu dan tidak ada BPJS bisa mengklaim ke Dinas Kesehatan

Sementara untuk dana Rp. 9,9 miliar masing-masing puskesmas di Pesawaran dialokasikan mendapat anggaran sekitar Rp.800 juta, dikatakan anggaran tersebut diantaranya untuk biaya operasional puskesmas untuk berbagai program.

"Seperti  posyandu balita, posyandu lansia, upaya kesehatan masyarakat, imunisasi atau bersifat program, dan itu untuk BOK sudah diatur dalam juknis," kata dia. (red) 

Bagikan Berita Melalui

Baca Juga