Berkas PAW Empat Anggota DPRD Pesawaran Sampai ke Meja Gubernur

Kamis, Januari 03, 2019
Pesawaran (SNC): Pergantian Antar Waktu (PAW) Empat anggota DPRD Kabupaten Pesawaran yang sebelumnya dinyatakan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD, saat ini telah sampai ke meja Gubenur Lampung

Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Pemda Pesawaran, Vierdaizy, ,mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan berkas pengganti ke empat anggota DPRD terebut kepada pihak provinsi, selanjutnya jadwal PAW akan dilaksanakan, usai Gubernur menandatangani SK pergantian ke empat anggota DPRD itu

 “Kalau berkas yang dari Partai Hanura (Supriyadi) dan calon penggantinya sudah kita kirimkan ke provinsi pada 17 Oktober lalu dan tiga yang lainya (Bumairoh, Kholid dan Olan) pada tanggal 30 November 2018 lalu,” kata Vierdaizy ,Kamis (3/1/2019).

Ia menjelaskan ke empat anggota DPRD Pesawaran tersebut masing-masing akan digantikan oleh beberapa nama yang memperoleh suara terbanyak kedua pasca Pileg 2014 lalu, dimana Bumairo digantikan Abdul Rohim, Supriyadi digantikan oleh Aida Fitria, selanjutnya Kholid Hartanto digantikan oleh Ahmad Rizal dan Olan Fitrionando yang digantikan oleh Erwanto.

Ke empat mantan DPRD itu di PAW (diganti) sebab kembali maju sebagai calon anggota legislatif pada 2019 namun memutuskan pindah ke partai lain

Vierdaizy, juga memaparkan, bahwa proses PAW bagi keempat orang calon anggota DPRD Pesawaran tersebut sedikit mengalami keterlambatan, hal ini lantaran proses memakan waktu sekitar satu bulan.
“Kalau yang sudah-sudah sih satu bulan SK nya sudah keluar dan karena pada Januari dan Februari 2019 ini Gubernur tidak menerima lagi pengajuan PAW, makanya kemarin langsung kami ajukan di tahun lalu. Tapi kami belum tahu kenapa sampai saat ini SK nya belum turun,” tandasnya.

Aturan soal anggota DPRD yang pindah menjadi caleg dari partai lain merujuk ketentuan Pasal 139 ayat (2) huruf i dan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di sana dinyatakan, anggota DPRD yang nyaleg bukan dari partai terakhirnya tapi menjadi Caleg 2019 – 2024 lewat partai lain diberhentikan antar waktu. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta PP Nomor 12 tahun 2018 Pasal 99 ayat (3) huruf i.


Disamping itu, soal PAW anggota DPRD yang mencolonkan kembali melalui partai lain juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota. Dimana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf t menerangkan bahwa bakal calon anggota DPR dan DPRD adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan diantaranya mengundurkan diri sebagai anggota DPR atau DPRD yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir. (red)

Bagikan Berita Melalui

Baca Juga