Bentuk Perdes tak Perlu Libatkan Bupati , Warga Cilimus Diminta Lapor Polisi

Kamis, Agustus 15, 2019
Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona (kiri), Kepala Desa Cilimus, Ahmad Yani (kanan)
Pesawaran (SNC): Belum beres dilaporkan atas dugaan penyelewengan DD 2018 ke Kejaksaan Negeri Kalianda, masyarakat Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran didorong kembali melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) kepala desanya ke Polisi

 Dorongan kali ini disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pemberantas Korupsi (GPK) Kabupaten Pesawaran. Ia mendorong masyarakat Desa Cilimus memberanikan diri mengungkap kebenaran yang selama ini tertutup rapat , diantaranya soal pungutan biaya sporadik yang ditetapkan oleh desa dengan iming-iming program bedah rumah program kementrian PUPR

 "Kalau ini sudah meresahkan, sebaiknya laporkan saja ke Polisi atau ke saber pungli, karena memungut tanpa dasar dengan dalih nebus jasa Sporadik, ini bisa diindikasikan pemerasan berkedok jasa," kata Ketua LSM GPK, Nurul Ikhwan

Nurul menyayangkan bahwa pungutan ini dilakukan lantaran ada kebijakan tak jelas dari kepala desa tanpa aturan resmi, yakni menekan pembuatan sporadik minimal Rp. 500 ribu

"Roda pemerintahan itu ada aturan, tidak bisa semena mena, tidak bisa juga semau kepala desa, oleh karena itu ada BPD, dan ada Pemda sebagai lembaga yang harus terlibat dalam pembuatan aturan desa, kalau ini tidak dijalankan maka fatal itu," kata dia

 Ia pun menyarankan jika memang pihak desa tidak memiliki dasar pungutan yang jelas, sebaiknya masyarakat melaporkan hal tersebut ke ranah hukum, 

"Karena ini sudah menyalahgunakan wewenang, mungut tak punya aturan ini namanya seperti memeras masyarakat, kenapa begitu ? Kalau tidak mampu (membayar) bisa jadi diabaikan, kalau sanggup menyediakan uang baru dapat pelayanan, sehingga mau tidak mau bayar ,indikasi tekanannya disini," terangnya

"Pertanyaan saya satu kemana hasil pungutan (Uang) yang dipungut dari masyarakat itu," ujarnya

Sebelumnya, terkait pungutan tanpa dasar ini dibantah oleh Kepala Desa Cilimus, Ahmad Yani. Melalui Sekdesnya Yani menerangkan jika pungutan tersebut sudah memiliki dasar hukum

Ia meyakinkan jika Perdes yang dibentuk selama 5 hari itu sudah melalui kesepakatan, dan syah secara hukum meskipun tidak melibatkan Pemda dan BPD sebagai pihak-pihak yang diharuskan terlibat dalam penyusunan Perdes.

Ia beralasan, bahwa desa memiliki kedaulatan sendiri, sehingga tidak perlu bagi Desa Cilimus melibatkan pemerintah daerah untuk membentuk perodak Perdes di desanya.

Diketahui berdasarkan Permendagri nomor 111 Tahun 2014, desa justru diminta melibatkan seluruh unsur terutama BPD dan Bupati, sebagai pihak yang berwenang melakukan evaluasi terhadap usulan Perdes, 
Mantan Kabag Hukum Pemda, Susi Patminingriyas, SH mengatakan, jika proses ini tidak dilakukan, maka Perdes yang dibentuk tersebut tidak berlaku (tidak syah), dan kegiatan bisa mengarah ke kegiatan Pungli

"Kalau ini tidak dilakukan, itu bisa batal demi hukum," tandasnya. (aji)


Bagikan Berita Melalui

Baca Juga