Dinilai Janggal, Datang Penuhi Panggilan, Mendadak Kades Sutrisna Ditangkap

Jumat, Agustus 30, 2019
Pesawaran (SNC): Kuasa hukum Kepala Desa Madajaya, Bakti prasetiyo, SH menilai ada kejanggalan terhadap penahanan Kades Madajaya, Kecamatan Way Khilau, Sutrisna oleh  Polres Kabupaten Pesawaran.

Bakti Prasetiyo menilai, kejanggalan ini dapat dilihat dari alur proses penahanan. Sebelumnya kades yang dilaporkan atas dugaan penganiayaan anak dibawah umur tersebut hanya diminta hadir memenuhi panggilan Polres, namun tiba-tiba saja dilakukan penahanan

"Seperti nya saya menilai ini dipaksakan karena hari itu juga jam itu juga harus tidak boleh pulang, seperti dipaksaan , kalau menurut aturan ada pemanggilan dulu, kita sudah kooperatif kita hadir, begitu hadir tiba- tiba ditangkap, jadi saksi belum jelas, tersangka belum jelas,"kata Bakti, Jumat (30/8/2019)

Selama ini kata Bakti, belum ada surat penetapan terhadap status yang disandang sang kades. Selama memenuhi panggilan pihaknya juga tidak pernah mendapatkan surat panggilan resmi dari kepolisian

"Semuanya lewat telfon. Selama ini saya sebagai kuasa hukum hanya dapat surat penangkapan saja itupun diberikan saat kami hadir ke Polres kemarin,  jadi dari awal sampai akhir sampai sekarang tidak tau statusnya apa,"ujarnya

Bakti menguraikan, penangakapan Sutrisna diawali pada tanggal 27 Agustus 2019. Dikatakan saat itu ia sebagai kuasa hukum kades diminta oleh Kanit menghadirkan kades tersebut ke Polres  untuk dihadapkan ke Wakapolres , 

Namun lanjutnya, karena saat itu pihaknya sedang ada kegiatan pihaknya memutuskan hadir ke esokan harinya yang telah disepakati bersama Kanit Tanggal (28/8/2019)

"Setelah ketemu (di Polres) kita berbincang bincang tidak juga ada arahan untuk menghadap Waka sampai malam jam 7, sekitar jam 8 jam 9 malam Kanit memberikan berkas (penangkapan ) menyampaikan ke saya bahwa  intinya pak Krisna tidak boleh pulang," ujarnya

Ia mengaku bingung dengan penangkapan tersebut, 

"Saya tanya statusnya apa , Kanit tidak menjawab kanit hanya mengatakan berkasnya lengkap ada dua alat bukti, yaitu laporan dan bukti visum, saya faham alat bukti laporan dalam KUHAP tidak ada dalam aturan hukum.  saya tanya lagi statusnya apa ? Kanit hanya menjawab bahwa sudah kuat, jawabannya bukan laporan lagi, tadi laporan sama visum sekarang laporan sama petunjuk, Bingung lagi saya karena petunjuk itu apabila pemeriksaan saksi dalam persidangan yang menentukan hakim bukan polisi," ungkapnya

Ia pun mengungkapkan akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya itu

"Kita akan menangguhkan penahanan baik dari keluarga , aparat desa sebab tentu ada yang membutuhkan pelayanan kepala desa, saya juga sebagai kuasa hukum akan meminta penangguhan juga. Kalau memang tidak dihiraukan maka kita akan tempuh upaya hukum," tandasnya. (aji)

Bagikan Berita Melalui

Baca Juga