Saran DPRD, Kades Terpilih Lapor Harta Kekayaan

Senin, Agustus 12, 2019
Pesawaran (SNC): Agar ada keterbukaan dan mempersempit terjadinya kecurangan mengelola anggaran, kades terpilih hasil pemilu serentak oktober mendatang perlu dibuatkan aturan yang mengatur tentang pelaporan harta kekayaan

Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran Yusak, mengatakan, harta kades terpilih harus dilaporkan mengingat kepala desa juga merupakan pejabat meski tingkat desa

Kepala desa digaji menggunakan anggaran APBD . Selain itu kepala desa juga memiliki kuasa pengguna anggaran, baik anggaran yang bersumber dari APBD maupun anggaran yang bersumber dari APBN.

"Gaji mereka kan menggunakan APBD, dan juga untuk saat ini setiap kepala desa mengelola anggaran yang cukup besar yang digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui APBN dalam program Dana Desa (DD)," jelasnya.

"Jadi menurut saya, mereka seharusnya melampirkan ataupun melaporkan LHKPN mereka juga dong," timpalnya.

 Menanggapi saran ini, Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setdakab Pesawaran, Isroni Mihradi, menyambut baik atas masukan tersebut

 Namun untuk menerapkannya ini menurutnya belum ada aturan dari pusat yang mewajibkan hal itu

"Kalau untuk saat ini memang belum ada aturan tersebut, namun masukan tersebut sangat bagus ya, masukan itu coba nanti saya akan berkordinasi dengan dinas terkait untuk menindaklanjuti nya," paparnya (red)

Bagikan Berita Melalui

Baca Juga