Pungutan Biaya Seporadik Tanpa Perdes, Pidana !

Selasa, Agustus 06, 2019
Pesawaran (SNC) :  Pungutan jasa pembuatan surat keterangan tanah dari desa (Seporadik) yang terjadi di desa, bisa dikategorikan merupakan tindakan ilegal yang mengarah ke pidana jika tidak memiliki payung hukum

Mantan Kabag Hukum Pemda Kabupaten Pesawaran, Susi Patminingtiyas SH, mengatakan, segala bentuk pungutan harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk di Pemda 

 "Pungutan di desa dalam hal ini pemerintah desa harus ada perdesnya, kalau gak ada ini pungli (ilegal), kalau mau diusut pidana lho beneran, kalau diusut beneran tapi," ungkap Susi Patminingtiyas, Selasa (6/8/2019)

Jangankan kata dia pemerintahan desa, pemerintah daerah sampai pemerintah pusat juga harus membuat peraturan resmi, 

"Kalau daerah namanya Perda, kalau pusat itu namanya PP,  kalau desa itu harus ada Perdesnya," ungkap dia 

Oleh sebab itu lanjutnya, praktek pungutan yang dilakukan tanpa dasar harus segera dibenahi," Ini perlu dibenahi," terangnya

Diketahui praktek memungut sejumlah uang sebagai jasa pembuatan sporadik ini juga terjadi di Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran

KT (nama disamarkan) salah satu warga Cilimus mengaku sekali  membuat surat keterangan tanah dari desa (Seporadik), rata -rata warga harus mengocek dana  sejumlah  700 ribu rupiah.

"Katanya biar dapat bedah rumah, kita dijanjiin, diiming-imingi bedah rumah, jadi diminta buat seporadik bayarnya 700 ribu," ungkap KT salah satu warga Cilimus, Senin (5/8/2019)

Ia membeberkan banyak masyarakat Climus yang tertarik dengan program bedah rumah yang dijanjikan ini meskipun harus berhutang sana sini.

Mematok dan memungut dana Seporadik ini diungkapkan, telah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu,

"Banyak itu yang kena, tapi nyatanya sampai sekarang gak ada bedah rumah kan, Demi Allah demi Rasululloh kami sampai ngutang sanking pingin dapat bedah rumah," ungkapnya

Sementara itu Kepala Desa Cilimus, Ahmad Yani sendiri tak menapik jika ada pungutan untuk pembuatan Seporadik kepada masyarakatnya, namun ia menepis jika biaya yang dipatok tidaklah sebesar itu. 

Ia mengaku jika desa menetapkan biaya pembuatan seporadik untuk warganya hanyalah sebesar Rp.500 ribu / rumah, dan mengaku jika pungutan itu sudah memiliki payung hukum berupa Peraturan desa

Namun berbeda dengan penuturaan salah satu BPD Cilimus, bahwa desa Cilimus setahunya belum memiliki perdes terkait Seporadik sejak tahun 2012 sampai 2019 ini

"Setahu saya tidak ada, Kalau misalnya ada (Perdes), perlu ditanya itu datangnya darimana, kan kalau buat Perdes harus melibatkan BPD sama masyarakat," tambahnya.(aji)

BACA JUGA : Iming-imingi warga dengan Program Bedah Rumah, Desa Pungut Jasa Seporadik Rp.700 ribu

Bagikan Berita Melalui

Baca Juga